Kabar Gembira Dari Jokowi Untuk Para Wajib Pajak

Writen by Info Pasti 19.40.00 - 10 Comments

PP No.34 thn 2016

1. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.34 Tahun 2016 tertanggal 8 Agustus 2016 tentang PPh Final Penjualan Tanah dan Bangunan sebesar 5% dari NJOP menjadi 2,5%, yang berlaku 1 bulan terhitung sejak PP ditandatangani (berlaku mulai 9 September 2016)

2. Presiden Joko Widodo meminta para Gubernur, Bupati dan Walikota juga melakukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) untuk perolehan/pembelian Tanah dan Bangunan sebesar 5% menjadi 2,5%. (Implementasi pelaksanaannya didaerah sangat brgantung dengan kondisi daerah,Peraturan Daerah memerlukan persetujuan bersama Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD setempat)



3.Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil pada tanggal 11 Agustus 2016 telah mencapai ksepakatan :

a. BPHTB untuk perolehan/pembelian tanah dan bangunan sampai dengan NJOP sebesar Rp.2 M, ditetapkan NIHIL PEMBAYARAN

Baca Juga : Ibu Tidak Waras Ini Tega Membakar Kemaluan Anaknya Sendiri Hanya Karena Nilai Matematika Jelek Di Sekolah

b.Atas tanah dan bangunan tersebut yang belum bersertifikat; biaya untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah tersebut di BPN adalah sebesar Rp.300 Rb persertifikat

c.Pemerintah Provinsi DKI Jkt akan mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017,utk mengGRATISkan sertifikasi tanah dan bangunan dengan NJOP dibawah Rp.2 M



Tanggal 07 September, Update Info terbaru dari kantor Dirjen Pajak

Dirjen Pajak keluarkan peraturan terbaru yang meringankan beban kita yang ingin membereskan laporan pajak masing masing.

Nonton Video Penjelasan Jokowi Tentang Tax Amnesty dibawah ini 

Link 2

Peraturan baru itu antara lain :
1. Nilai harta yang kita laporkan sekarang tidak lagi harus harga pasar,tetapi harga wajar yang kita tentukan sendiri. Nilai yang kita tentukan ini tidak akan dikoreksi oleh petugas pajak dan tidak harus ada dokumen pendukungnya. Kedepannya pun petugas pajak tidak boleh melakukan penelitian terhadap nilai harta yang kita masukan ke Tax Amnesty ini.

Ini Baru Mantap, Baca : Kapolda SUMUT Ijinkan Masyarakat Untuk Bunuh Begal Di Tempat !!

2. Kalau ada rumah atau mobil atau harta lain yang dibeli dari income yang sudah bayar pajak, tidak usah bayar tax amnesty tapi ikut pembetulan laporan pajak (SPT) saja. Begitu juga dengan harta warisan dan hibah, jika belum masuk di SPT cukup dilakukan pembetulan laporan pajak. Hanya perlu membayar Rp 100.000 biaya admin di kantor pajak. Dengan ikut pembetulan SPT ini, kita berarti patuh pada UU Perpajakan, tidur juga bisa lebih enak :)

3. Isi formulir juga sekarang lebih gampang. Harta dan utang yang telah dilaporkan pajak sblmnya tidak perlu dirinci lagi,hanya perlu jumlah totalnya saja.



4. Sekarang pensiunan dan masyarakat yang pendapatannya Rp 4,5 Juta per bulan kebawah tidak perlu punya NPWP, tidak wajib lapor SPT, tidak wajib ikut Tax Amnesty dan tidak akan kena sangsi TA atau pun sangsi pajak.

Harap Dibaca Agar Waspada : Daging Tikus Diubah Menjadi Daging Ayam, Berikut Ciri Cirinya !!

5. Tidak usah ijin kantor untuk ke kantor pajak, sekarang kantor layanan pajak juga buka dihari Sabtu jam 8-2 siang dan Minggu jam 8-12 siang

Untuk info lbh lengkap telp sj ke hotline Tax Amnesty : 1500 745

Info ini dipersembahkan oleh : Agen Poker Online Terpercaya

• Facebook
• Tweeter
• Google+
• Pinterest